Salam jumpa kembali di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik dari redaksi The Conversation Indonesia.

Berikut beberapa hal yang kami catat dalam minggu ketiga di tahun 2020.

Kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus bergulir. Politikus PDIP Harun Masiku diduga memberi uang Rp600 juta kepada anggota KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Sumatra Selatan, menggantikan seorang kader lain dari PDIP yang meninggal dunia.

Harun tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengganti sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah PDIP mengajukan nama Harun untuk pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR ke KPU. Hasto menyatakan PDIP mengajukan Harun untuk ditetapkan sebagai calon terpilih hasil Pemilu 2019 untuk menggantikan caleg atas nama Nazaruddin Kiemas yang wafat sebelum pemungutan suara digelar.

Sebelumnya, ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa PDIP mengajukan nama Harun berdasarkan kebutuhan partai. Ahmad mengatakan penentu siapa kader dalam PAW di parlemen adalah wewenang pimpinan parpol yaitu Ketua Umum PDIP dan Hasto sebagai Sekjen.

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi belum berhasil menggeledah kantor DPP PDIP karena dilaporkan tidak mengantongi izin dari dewan pengawas KPK.

KPU berharap bisa segera menggantikan posisi Wahyu yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Kasus ini dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada September 2020.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat undang-undang sapu jagat (omnibus law) di bidang politik. Menurut rencana, akan ada lima undang-undang yang akan digabungkan, yaitu UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, UU tentang Parpol, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta UU tentang Pemerintah Daerah.

Bagikan ke teman