Jika Anda belum berlangganan newsletter mingguan The Conversation Indonesia, silakan klik tautan ini untuk berlangganan.

______________________________________________________________________________________ 

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Kamis mengundang sejumlah aktivis, budayawan, dan agamawan ke istana untuk membahas demonstrasi mahasiswa yang menuntut sejumlah hal termasuk penghentian upaya pelemahan demokrasi melalui berbagai rancangan perundang-undangan, penghentian kekerasan militer di Papua, dan mempidanakan perusahaan yang membakar lahan dan hutan.

Dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta para tokoh nasional untuk tidak meragukan komitmennya terhadap demokrasi. 

Namun, situasi yang terjadi di bawah pengawasannya sebagai kepala negara belum menunjukkan komitmen tersebut secara nyata. Berbagai media melaporkan bahwa dalam merespons gerakan mahasiswa terbesar sejak 1998, polisi melempar gas air mata kadaluarsa yang berbahaya ke demonstran, memukuli, bahkan menabrak demonstran. Mereka menghalangi jurnalis melakukan reportase, mulai dari menghalangi akses untuk meliput hingga menetapkan seorang jurnalis yang melaporkan pada publik situasi di Papua sebagai tersangka pelaku kriminal. Di atas semua itu, respons pemerintah terhadap demonstrasi di Papua lebih buruk. Laporan media menyebutkan polisi diduga menembak pelajar Papua yang berdemonstrasi di Wamena.

Pada 2014, sesudah Jokowi memenangkan pemilihan presiden pertama kali, The Conversation mengundang pakar ilmu politik Ariel Heryanto untuk menganalisa kemenangan luar biasa Jokowi yang berasal dari luar lingkaran elite politik lama. Ia menulis bahwa massa demokratis Indonesialah yang membawa kemenangan bagi Jokowi. Dia menang karena dukungan spontan rakyat biasa.

Minggu ini, sebulan menjelang pelantikan periode kedua kepresidenan Jokowi, peliputan kami jauh berbeda.

• Associate Editor kami Luthfi T. Dzulfikar menulis mengenai sejumlah akademisi yang tetap mendukung gerakan mahasiswa ditengah tekanan pemerintah terhadap universitas dan akademisi.

• Mantan aktivis ‘98 yang kini adalah dosen politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Amalinda Savirani membagi refleksinya terhadap gerakan mahasiswa 2019, menyampaikan pesan pada mereka untuk melanjutkan perjuangan.

• Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Zuhairan Yunmi Yunan menjabarkan bagaimana revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memicu protes mahasiswa, salah arah.

• Sementara kandidat S3 psikologi sosial Susilo Wibowo menanggapi narasi yang mendelegitimasi aksi unjuk rasa mahasiswa yang “tidak tahu isu” menjelaskan bahwa sebenarnya individu tergerak untuk unjuk rasa tidak selalu didorong oleh proses kognitif, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor emosional seperti kemarahan pada level kolektif.

Tidak mengherankan jika masyarakat merasakan kemarahan kolektif. Sejauh Jokowi belum menunjukkan tindakan nyata yang membuat masyarakat tidak meragukan komitmennya terhadap demokrasi, besar kemungkinan kemarahan ini akan terus menyala, bahkan mungkin semakin membara.