Radikalisme dan kekerasan ekstrem merupakan masalah yang pelik dan mengglobal. Negara-negara di dunia kini bergulat dengan pertanyaan bagaimana menangani warga negara mereka yang bergabung dengan Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Dengan kekalahan kelompok radikal tersebut di Suriah dan Irak, banyak anggota ISIS, termasuk perempuan beserta anak-anak, berharap dapat kembali ke negara asal mereka.

Negara-negara Eropa bertindak tegas terhadap warga negara mereka yang memilih menjadi anggota ISIS. Inggris mencabut kewarganegaraan perempuan berumur 19 tahun, yang bergabung dengan ISIS ketika ia 15 tahun. Sementara Jerman, warga negaranya harus menjalani pengadilan terlebih dulu.

Bagaimana dengan Indonesia? Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan sikap resmi tentang kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ini. Heru Susetyo, peneliti isu terorisme dari Universitas Indonesia, berargumen Indonesia perlu menerima kembali WNI anggota ISIS atas alasan kemanusiaan.