Salam jumpa kembali di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik oleh redaksi The Conversation Indonesia (TCID).

Berikut beberapa hal yang kami catat dalam minggu keempat di tahun 2020.

Rabu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dari 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) di Prolegnas, ada tiga omnibus law usulan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

Sebelumnya, RUU tentang lapangan kerja itu telah mendapat penolakan, termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI menyebut enam alasan menolak, termasuk adanya isyarat penghapus sistem upah minimum, menghilangkan pesangon, penggunaan sistem kontrak lepas dan karyawan kontrak, mudahnya masuk tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Ada 81 UU yang diidentifikasi akan terdampak oleh omnibus law ini.

RUU ini nampaknya akan dikebut. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono, minggu kemungkinan Jokowi dan menteri terkait akan menandatangani draft dan naskah akademik RUU tersebut lalu diserahkan ke DPR.

Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando, sastrawan Goenawan Mohamad bersama puluhan orang menggagas petisi di laman change.org meminta Jokowi memecat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena menutupi keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ade dkk menganggap Yasonna telah berbohong karena pada 16 Januari menyebut Harun tidak berada di Indonesia, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari. Harun saat ini adalah buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai jumpa pekan depan.

Forward to a friend