Ketika orang Papua protes di kota-kota di provinsi Papua dan Papua Barat atas perlakuan rasis yang dilakukan oknum aparat dan anggota organisasi masyarakat kepada mahasiswa Papua di Jawa, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyerukan orang Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang menyinggung mereka. Tak lama, ia mengirim pasukan ke wilayah Papua dan mematikan jaringan internet di sana.

Alih-alih mendorong orang Papua memberi maaf, pemerintah, pelaku kekerasan, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan perlu meminta maaf secara tulus pada masyarakat Papua yang telah menjadi korban kekerasan negara yang kronik sejak tahun 1960an tulis peneliti dari Setara Institut Selma Theofany. Ia juga menulis bahwa untuk menghentikan konflik, kekerasan – baik langsung maupun struktural – harus segera dihentikan.

Sayangnya, siklus kekerasan ini masih berlangsung. Pemerintah masih memblokir jaringan internet di kedua provinsi di Papua. Mereka beralasan bahwa pemblokiran tersebut untuk mencegah penyebaran berita palsu. Namun peneliti ilmu komunikasi Ika Karlina Idris dari Universitas Paramadina menulis bahwa dengan melakukan pemblokiran internet, pemerintah bukan hanya melukai kebebasan orang Papua untuk berpendapat dan menginformasikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di wilayah mereka, tapi juga hak seluruh bangsa Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Bagi para akademisi pelanggan newsletter kami, The Conversation Indonesia sedang mencari penulis yang dapat memberikan analisa dengan topik: pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan, dan kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. Mohon kirimkan usulan ide Anda di sini.