Indonesia membutuhkan pembangunan, dan banyak orang ingin hasil cepat. Pemimpin daerah merespons melalui inovasi birokrasi, diskresi, dan kebijakan kilat agar pembangunan bisa terwujud, dan mungkin saja melompati proses konsultasi publik dan pembahasan DPRD. Warga Jakarta, misalnya, bisa dengan cepat melihat simpang susun Semanggi terwujud, melalui dana swasta dan tanpa pembahasan DPRD, yang sudah telanjur dicap buruk oleh warga.

Amalinda Savirani dari Universitas Gadjah Mada mengatakan kebijakan kilat membawa hasil yang cepat tapi seringkali mengabaikan proses publik dan aspirasi sebagian pemangku kepentingan. Dan ini mungkin berbahaya bagi demokrasi.

Dua pakar dari Monash University mengungkapkan, mengapa sulit menemukan CEO rendah hati. Menurut mereka kesuksesan bisa membinasakan sifat rendah hati.