Hasil hitung cepat pemilihan presiden Rabu, 17 April lalu dari para lembaga survei independen menunjukkan petahana Joko “Jokowi” Widodo unggul dari lawannya, Prabowo Subianto. Jika hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum bulan depan mengonfirmasi hasil hitung cepat, maka Jokowi terpilih lagi menjadi presiden untuk kedua kalinya.

Kami menanyakan apa makna kemenangan Jokowi bagi pemenuhan kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia pada tiga pakar politik dan HAM. Kami juga menanyakan pada para ekonom, apa tantangan ekonomi yang akan dihadapi Jokowi lima tahun ke depan.

Para pemilih, Rabu lalu, tidak hanya memilih presiden, tetapi juga perwakilan mereka di parlemen. Ella S. Prihatini dari University of Western Australia menganalisis hasil hitung cepat pemilihan legislatif (pileg), dan menemukan bahwa meski PDI-P memimpin perolehan suara, pertumbuhannya dari pileg lalu tidak signifikan. Partai Kesejahteraan Sosial menunjukkan pertumbuhan yang mengejutkan, sementara banyak partai lain, termasuk Hanura mendapati perolehan suara mereka menurun.

Polarisasi politik di masyarakat pascapemilu juga semakin tajam, tulis Whisnu Triwibowo dari Universitas Indonesia. Ia menulis bahwa kedua kandidat perlu menenangkan pendukungnya masih-masing untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat.