Catatan editor

Salam jumpa. Anda sedang membaca Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik yang penting, berdasarkan pilihan redaksi The Conversation Indonesia (TCID).

Di edisi kali ini, kami menengok isu-isu dalam minggu terakhir bulan November 2019.

Derap langkah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo terhadap radikalisme terus berlanjut. Minggu lalu, 11 menteri dan kepala badan pemerintahan menandatangani surat keputusan bersama tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara ( ASN). Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pencegahan terorisme dan perlindungan petugas hukum.

Sama seperti banyak produk hukum lainnya, salah satu kritikan utama terhadap dua keputusan itu adalah tidak jelasnya definisi dan cakupan yang digunakan sehingga mudah disalahgunakan. Kritik terhadap pemerintah, misalnya, bisa membuat seorang ASN dituduh radikal.

TCID menerbitkan dua tulisan terkait radikalisme minggu lalu:

1. Melarang cadar dan celana cingkrang tidak efektif menangkal radikalisme

2. Melarang cadar di Indonesia tidak masuk akal, tapi alasan perempuan memakainya dapat dipahami

Sementara itu, polemik pemilihan secara langsung masih berlanjut. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama menyatakan mendukung agar presiden tidak dipilih langsung, melainkan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pernyataan ini menimbulkan begitu banyak kecaman; Istana Kepresidenan bahkan mengeluarkan pernyataan resmi mendukung pemilihan presiden secara langsung.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyebut wacana menghapus pemilihan kepala daerah langsung di beberapa daerah karena alasan keamanan.
 


Jika Anda berminat berlangganan newsletter Catatan Mingguan, silakan daftarkan email di sini: https://theconversation.com/id/newsletters/

Sampai jumpa di Catatan Mingguan berikutnya.

Andre Arditya

Editor Politik + Masyarakat

Politik + Masyarakat