Catatan editor

Masyarakat Indonesia rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Selain korban bencana alam yang mengalami trauma dan stres, perempuan korban kekerasan, ibu hamil dan melahirkan, remaja dalam masa transisi, serta orang paruh baya yang menghadapi tekanan ekonomi juga rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka membutuhkan dukungan dari pekerja kesehatan mental untuk membantu melewati masa-masa sulit.

Ahli kesehatan masyarakat Susy K. Sebayang dari Universitas Airlangga bersama psikolog Marty Mawarpury dari Univesitas Syiah Kuala, dan kandidat doktor Rizana Rosemary dari Universitas Sydney dalam sebuah tulisan kolaboratif menjelaskan bahwa Indonesia kekurangan pekerja kesehatan mental. Mereka menulis pemerintah perlu berinvestasi pada kesehatan mental masyarakat dan berupaya menempatkan psikolog di pusat-pusat kesehatan masyarakat.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa pemerintah menetapkan hadiah Rp200 juta untuk pelapor kasus korupsi. Andreas Marbun dari Universitas Indonesia menulis bahwa hadiah ini terlampau kecil sehingga mungkin tidak efektif mendorong whistleblowers untuk maju. Selain itu mekanisme pemberiannya tidak jelas.

Prodita Sabarini

Editor

Artikel teratas

Alat skrining tersedia untuk membantu praktisi kesehatan dan individu untuk mendeteksi masalah kesehatan mental. Tapi Indonesia masih perlu memastikan orang-orang dengan masalah kesehatan mental mendapat perawatan. Shutterstock

260 juta orang dan kurang dari 1000 psikiater, Indonesia kekurangan pekerja kesehatan mental

Susy K. Sebayang, Universitas Airlangga; Marty Mawarpury, Universitas Syiah Kuala; Rizanna Rosemary, University of Sydney

Indonesia perlu berinvestasi pada perawatan kesehatan mental dan memastikan setiap Puskesmas memiliki sumber daya yang cukup untuk mendeteksi dan merawat pasien dengan gangguan kesehatan mental.

Banyak pertanyaan tentang efektivitas peraturan baru yang memberikan upah kepada pelapor tindak pidana korupsi yang belu terjawab. www.shutterstock.com

Pelapor kasus korupsi bisa dapat hadiah hingga Rp200 juta. Tapi apakah efektif?

Andreas Marbun, Universitas Indonesia

Kurangnya mekanisme pemberian hadiah yang jelas dan kecilnya jumlah insentif adalah salah satu alasan mengapa peraturan ini mungkin tidak efektif.

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Sains + Teknologi

Politik + Masyarakat

In English