Pesta demokrasi Indonesia yang berlangsung lima tahun sekali terus dinodai oleh politik uang hingga sekarang. Praktik jual beli suara terbukti masih merajalela hingga pemilihan umum 2014.

Dalam risetnya dalam skala masif yang melibatkan lebih dari 800,000 orang di seluruh Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan satu dari tiga orang pemilih Indonesia menerima suap menjelang pemilu untuk memilih calon anggota DPR.

Temuan yang mencengangkan ini disertai juga penjelasan mengapa politikus dan partai politik terus menerus melakukan aksi jual beli suara meski praktik ini dilarang oleh hukum, dianggap tabu oleh masyarakat dan memiliki dampak yang tidak signifikan dalam mempengaruhi hasil pemungutan suara.

Mengapa seharusnya Komisi Pemilihan Umum tidak melarang bekas narapidana mendaftar jadi calon anggota parlemen? Anugerah Rizki Akbari dari Indonesia Jentera School of Law menjelaskan logika yang salah kaprah dengan pembatasan tersebut.