|
|
Halo pembaca,
Semoga Anda sehat baik secara fisik maupun jiwa.
Langkah pemerintah Indonesia membatasi secara ketat pergerakan orang menjelang dan sesudah Lebaran tahun ini merupakan langkah yang tepat. Larangan ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 belum bisa dikendalikan. Malah sebaliknya, risiko penularan makin besar jika masyarakat dibiarkan bergerak antara daerah. Apalagi kini tidak ada di daerah di Indonesia yang selamat dari serangan virus
corona.
Sebenarnya, kebijakan itu belum mencukupi karena, kini seiring dengan makin banyaknya orang yang divaksin, masalah pelacakan dan pengetesan tampaknya makin kurang mendapat perhatian. Padahal, tanpa pelacakan dan pengetesan yang optimal, penularan baru di masyarakat tetap terjadi dan tidak terpantau. Februari lalu terungkap bahwa jumlah pelacak hanya 5.000 orang di seluruh Indonesia. Sepertiga
dari angka itu ada di Jakarta.
Karena itu, selain melarang ketat pergerakan masyarakat dari kota-kota besar ke kota lebih kecil dan pedesaan, pemerintah harusnya juga meningkatkan jumlah pelacakan kontak orang-orang dengan yang berinteraksi dengan penderita COVID dan segera mengisolasi mereka hingga sembuh. Di tengah minimnya jumlah pelacak, saatnya pemerintah melibatkan anggota masyarakat untuk menambal kekurangan tersebut.
Masyarakat juga harus selalu memakai masker di ruang-ruang publik.
Sementara itu, di level global, India baru-baru ini mencatatkan rekor kasus tertinggi dalam 24 jam terakhir mencapai lebih dari 300.000 kasus COVID. Jumlah kematian akibat virus ini juga melonjak karena terjadi kelangkaan tabung oksigen di berbagai rumah sakit di sana. Rumah sakit kewalahan dan krematorium juga sesak.
Para ahli mengatakan pemerintah India mengabaikan peringkatan infeksi gelombang kedua akibat ada banyak kumpulan orang tanpa mengenakan masker saat pawai politik besar-besaran, festival keagamaan di tepi sungai Gangga awal bulan ini.
|
Ahmad Nurhasim
Editor Sains + Kesehatan, Kepala Divisi Training
|
|
|
|
-
Lenny Lia Ekawati, University of Oxford; Iqbal Elyazar, Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU); Tety Rachmawati, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia; Wahyu Pudji Nugraheni, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia
Individu, keluarga, masyarakat dan pengambil kebijakan bersama-sama mencegah risiko kematian dengan mengubah perilaku, pola konsumsi, dan membelanjakan anggaran untuk menunjang hidup sehat.
|
|
Kesehatan
|
-
Ahmad Nurhasim, The Conversation
Jika Anda merasa stres dengan pekerjaan Anda, saatnya Anda melakukan aktivitas yang bisa mengurangi beban tersebut.
-
Beladenta Amalia, Universitat de Barcelona
Para perokok vape muda tidak tahu bahwa kebiasaan mereka juga dapat membahayakan orang lain yang terpapar emisi rokok elektrik
-
Susy K. Sebayang, Universitas Airlangga; Marty Mawarpury, Universitas Syiah Kuala; Rizanna Rosemary, University of Sydney
Indonesia perlu berinvestasi pada perawatan kesehatan mental dan memastikan setiap Puskesmas memiliki sumber daya yang cukup untuk mendeteksi dan merawat pasien dengan gangguan kesehatan mental.
-
Ivan Surya Pradipta, Universitas Padjadjaran
Dengan adanya teknologi, masalah pasien TB yang bersifat personal bisa diatasi dan target pemerintah Indonesia untuk bebas TB pada tahun 2030 bukan hanya jargon semata.
-
Mirna Nadia, Northwestern University
Alih-alih mengancam dengan hukuman, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan persuasif dengan menegaskan makna program vaksinasi nasional sebagai suatu upaya gotong-royong untuk mengendalikan wabah.
-
Jonatan A Lassa, Charles Darwin University
Sejatinya dalam lima puluh tahun ini tiap tahun di Selatan Indonesia berpotensi menjadi lintasan siklon tropis. Bencana banjir bandang di NTT baru satu kasus.
|
|
In English
|
-
Melissa Crouch, UNSW
When Australian universities cancel their language programs, they abandon their crucial role in promoting engagement with Indonesia. In the long run, ties between the two countries will suffer for it.
-
Widi Sari, PUSKAPA; Harriz Jati, PUSKAPA; Meutia Aulia Rahmi, PUSKAPA; Santi Kusumaningrum, PUSKAPA
Indonesia's system of identity document ownership is rife with systemic problems.
-
Andreas Ufen, University of Hamburg
Presidentialism in Indonesia creates very specific political dynamics.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|