Masyarakat Indonesia sedang menunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) minggu ini. Salah satu argumen yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto, lawan dari Presiden Petahana Joko “Jokowi” Widodo, adalah bahwa Ma'ruf Amin, calon wakil presiden Jokowi melanggar syarat pencalonan karena dirinya adalah komisaris dari anak perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Togar Tanjung, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan mengapa argumen tersebut kurang kuat secara hukum.

Sesudah ratusan narapidana kabur menyusul kerusuhan di penjara terjadi di Langkat, Sumatra Utara dan Siak di Riau pada Mei, pemerintah mengajukan solusi pembangunan penjara yang lebih luas.

Namun, menurut Choky R. Ramadhan, Ketua lembaga kajian dan penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Universitas Indonesia, membangun dan memperbanyak penjara tidak akan mengatasi masalah, karena persoalannya ada pada manajemen penjara yang buruk dan kriminalisasi pengguna narkotika.