|
|
Halo Pembaca, semoga Anda sehat dan lancar aktivitasnya.
Langkah pemerintah Indonesia memperketat pergerakan masyarakat menjelang Liburan Natal dan Tahun Baru perlu kita dukung karena pergerakan orang tak terkendali akan meningkatkan risiko penularan COVID-19 di masyarakat. Telah banyak studi dan bukti yang menunjukkan bahwa pergerakan dan pertemua banyak orang, baik dalam konteks perayaan keagamaan, sosial, atau budaya telah memicu ledakan kasus COVID-19 di India, Indonesia, dan Malaysia.
Bahkan kini Eropa, yang menjadi pusat penularan secara global, mulai kewalahan menangani COVID-19. Kasus COVID di Jerman mencapai 65 ribu kasus pada Kamis yang merupakan kasus
tertinggi di negara itu sejak pandemi. Beberapa negara lainnya seperti Slovakia, Austia, Belanda, dan Inggris juga menunjukkan kasusnya yang meningkat dalam waktu relatif cepat. Populasi yang tidak mau divaksin merupakan salah satu kelompok rentang terinfeksi. Atas nama kebebasan individual, banyak negara di Eropa tidak bisa memaksa warga negaranya untuk ikut vaksin. Yang bisa mereka lakukan adalah membujuk sekuat tenaga warga negaranya untuk vaksin dan membatasi akses pada layanan publik pada orang-orang yang belum divaksin.
Langkah-langkah ini meningatkan kita bahwa tingginya cakupan vaksinasi belum cukup sebagai upaya untuk mengurangi laju penularan. Ini artinya langkah-langkah non-farmakologis seperti pembatasan gerakan masyarakat baik dengan lackdown atau lainnya dan pemakaian masker tetap dibutuhkan untuk mengendalikan COVID-19.
|
|
Ahmad Nurhasim
Editor Sains + Kesehatan, Kepala Divisi Training
|
|
Seorang anak bermain di Taman Braga, Bandung, Jawa Barat, 17 November 2021. Pemerintah Kota Bandung menjadikan Jalan Braga sebagai kawasan tanpa rokok.
ANTARA FOTO/Novrian Arbi/tom
Dian Kusuma, Imperial College London; Abdillah Ahsan, Universitas Indonesia; Helen Andriani, Universitas Indonesia; Nurul Dina Rahmawati, Universitas Indonesia
Untuk ibu-ibu hamil, SHS berhubungan (korelasi) dengan kelahiran yang “berkualitas rendah”.
|
Kesehatan
|
-
Arief Priyo Nugroho, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia; Diyan Ermawan Effendi, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia; Sri Handayani, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia
Dalam 70 tahun terakhir, perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan di negeri ini terus terjadi pada sisi askeptabilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan
-
Dina Listiorini, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Karena terpinggirkan secara sistemik, komunitas transgender menghadapi kesulitan lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan mental.
-
Marsha Habib, PUSKAPA; Clara Siagian, PUSKAPA; Santi Kusumaningrum, PUSKAPA
Tanpa mensyaratkan NIK, pemerintah memperbesar kesetaraan akses pada layanan dasar dan perlindungan yang sangat diperlukan sekarang dan nanti di masa pemulihan pandemi.
-
Dewi Harfina S, Indonesian Institute of Sciences (LIPI); Angga Sisca Rahadian, Indonesian Institute of Sciences (LIPI); Zainal Fatoni, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Keluarga dapat menjadi benteng terkuat dalam upaya memutus penyalahgunaan narkoba.
-
Rien Ritawidya, National Nuclear Energy Agency (BATAN)
Salah satu kelebihan obat nuklir adalah cairan injeksi hanya akan mengobati sel-sel kanker prostat, tanpa mengakibatkan efek berbahaya pada sel-sel sehat atau normal.
-
Filipa Henderson Sousa, Edinburgh Napier University; Peter Barlow, Edinburgh Napier University
Obat molnupiravir menunjukkan lampu hijau dalam mengatasi penyebaran COVID-19.
|
|
In English
|
-
Noir Primadona Purba, Universitas Padjadjaran; Muhamad Maulana Rahmadi, Universitas Padjadjaran
Rising sea levels mean bigger waves will “redesign” coastlines.
-
Edvin Aldrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Multiple efforts to tackling the twin issues of sinking land surface and rising sea level are urgently needed.
-
Wayne Palmer, Bielefeld University
Southeast Asia’s largest economy applies different standards when it comes to upholding work rights for migrant workers from Indonesia and other countries.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|