|
Salam! Kita bertemu lagi Catatan Mingguan, berikut beberapa kilasan perkembangan sosial dan politik dari sepekan terakhir.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Di antara RUU yang diprioritaskan itu adalah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama; RUU tentang Perlindungan Data Pribadi; dan RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Kelompok masyarakat sipil mengecam tidak dimasukkannya revisi UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai prioritas, mengingat berbagai masalah penyelenggaraan pemilu saat ini dan waktu kian sempit mendekati tahun 2024.
Walau Presiden Joko “Jokowi” Widodo melontarkan wacana revisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun revisi UU ITE juga tidak masuk dalam daftar Prolegnas tahun ini. UU ITE adalah salah satu penghalang terbesar kebebasan berekspresi di Indonesia.
Pekan lalu, TCID menurunkan tulisan tentang bagaimana revisi UU ITE perlu menegaskan tentang jenis-jenis ujaran kebencian yang tidak perlu dipidana.
Dalam perkembangan lain, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani tes sebagai bagian dari proses proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) - sesuai revisi UU KPK pada 2019.
Materi pengujian mencakup wawasan kebangsaan, netralitas ASN, dan anti-radikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan pemerintahan yang sah.
Simak juga beberapa tulisan terbaru dari desk Politik+Masyarakat, antara lain tentang bagaimana komunitas gay di Indonesia menggunakan media sosial untuk menghapus stigma dan bagaimana pemerintah Indonesia seharusnya mengincar manfaat yang lebih nyata dari upaya-upaya diplomasi damai dan bantuan yang selama ini dilakukan.
Demikian catatan pekan ini. Pekan depan kita jumpa lagi.
Jaga kesehatan, jaga kewarasan.
|
