Halo pembaca,

Semoga Anda sehat dan lancar aktivitas.

Lengkap pemerintah Indonesia menghapus parameter kematian dalam konteks evaluasi kebijakan pengendalian COVID-19 menuai kritik keras dari para ahli kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat. Langkah tersebut dianggap tidak ilmiah itu “menipu diri sendiri” karena seolah-olah kebijakan yang diambil berdasarkan data yang kredibel. Dalam dua bulan terakir, indikator kebijakan PPKM yang digunakan pemerintah adalah tingkat okupansi tempat tidur di rumah sakit, jumlah kasus positif, jumlah tes, rasio pelacakan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Angka kematian juga masuk pada indikator itu, tapi kini pemerintah tidak akan menggunakan parameter kematian untuk menilai kebijakan pengendalian COVID, setidaknya dalam dua pekan ke depan.

Pemerintah beralibi bahwa data kematian yang diterima pemerintah selama ini tidak akurat karena data itu merupakan akumulasi data beberapa minggu terakhir. Bukannya membenahi akar masalanya, yakni sistem pendataan yang tidak terintegrasi, minim transparansi dan tak ada standarisasi nasional, pemerintah memilih menghapus data kematian sebagai parameter pengambil keputusan. Jika langkah ini diteruskan, bukan tidak mungkin kebijakan justru mengambil keputusan dari data yang keliru. Dampaknya, berakibat fatal bagi masyarakat.

Kita tahu bahwa karena kasus COVID-19 begitu tinggi di Indonesia, tapi pengetesan PCR sangat rendah dan hasilnya baru diketahui beberapa hari, menyebabkan data-data penyakit COVID, termasuk kematian karena COVID-19 seringkali terlambat masuk dalam database nasional. Krisis kesehatan ini sebenarnya bisa menjadi semacam evaluasi sistem kesehatan kita dan saatnya memberbaiki sehingga lebih baik.

Karena itu, saatnya pemerintah segera membenahi tata kelola data COVID-19 agar lebih terintegrasi, terstandarisasi, transparan dan akuntabel. Data yang kredibel dan akurat sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat.