Kita berjumpa kembali di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik dari redaksi The Conversation Indonesia (TCID) sepekan terakhir.

Berikut hal-hal penting yang kami catat dari pekan lalu.

Sebuah tim independen melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kematian pendeta Yeremia Zanambani di kabupaten Intan Jaya, Papua, bulan lalu.

Tim Kemanusiaan Provinsi Papua untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama yang diketuai oleh Hariz Azhar menduga bahwa kematian sang pendeta dilatarbelakangai serangkaian konflik berkepanjangan antara TNI dan kelompok bersenjata. Sebelum kematian Yeremia, terjadi aksi saling tembak yang menewaskan dua anggota TNI dan senjatanya dirampas.

Sebelumnya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya yang dibentuk pemerintah menyebutkan ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam penembakan yang menewaskan Yeremia.

Meski demikian, pemerintah juga mengatakan ada dugaan kemungkinan penembakan dilakukan oleh pihak ketiga.

TGPF dibentuk untuk mencari mencari pihak yang bertanggungjawab dalam kematian Yeremia, seorang warga bernama Baidowi, dan personel TNI Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar pada 17-20 September.

Dalam perkembangan lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat kebebasan berpendapat, termasuk dalam menolak undang-undang (UU) yang dinilai kontroversial, semakin dibatasi.

Menurut ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya terjadi pada individu atau kelompok, tetapi juga terjadi di ruang-ruang akademik.

Dalam survei Komnas HAM dan Litbang Kompas pada Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36% responden menyatakan ketakutannya dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi melalui internet.

Polisi dilaporkan telah menangkap setidaknya 5.100 orang terkait aksi tolak UU Cipta Kerja sejak 5 Oktober. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima sekitar 1.500 laporan dugaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam berbagai unjuk rasa antara 6 dan 8 Oktober.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) juga melaporkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat juga menunjukkan kecenderungan semakin turun.

Survei IPI menunjukkan 57,7% responden setuju bahwa aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang tak sejalan pandangan politiknya dengan pemerintah. Survei tersebut dilakukan pada September terhadap 1.200 responden.

Demikian catatan kami pekan ini. Pekan depan kita jumpa kembali.

Jaga kesehatan, jaga kewarasan.