Halo pembaca,

Semoga Anda sehat dan lancar aktivitasnya di tengah pandemi.

Setelah pandemi COVID-19 membekap Indonesia lebih dari setahun setengah dan korban meninggal lebih dari 95 ribu orang, pemerintah baru menyadari bahwa tracing atau pelacakan orang-orang yang kontak erat dengan orang positif COVID merupakan salah satu kunci mengendalikan penyebaran virus corona. Kesadaran terlambat ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 Luhut Binsar Pandjaitan pekan ini.

Tentu saja pernyataan orang dekat Presiden Jokowi ini mengejutkan sekaligus mengundang kritikan karena pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terlambat menghadapi cepatnya virus menyebar. Padahal, sudah banyak media dan ahli kesehatan memberikan masukan kepada pemerintah sejak awal pandemi bahwa 3T (tracing, testing, dan treatment) adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penularan virus di masyarakat.

Organisasi Kesehatan Dunia juga telah menetapkan tracing sebagai cara memotong mata rantai penularan antarorang karena mereka yang positif segera dipisahkan sementara dari masyarakat. Masalahnya, pelacakan ini naik turun atau bahkan masih sedikit. Dari November 2020 hingga Februari 2021 misalnya, rasio pelacakan kontak erat hanya 3,5, artinya satu pelacak bisa melacak maksimal 3,5 orang. Padahal, targetnya 10-30 orang. WHO menyatakan seharusnya semua kontak erat dilacak.

Karena itu, di tengah pandemi yang makin meningkat dalam dua bulan terakhir ini, pemerintah harus meningkatkan jumlah petugas pelacak dan pelacakan untuk segera mengkarantina orang-orang yang positif COVID agar mereka tidak menularkan virus ke orang lain. Orang-orang yang merasa pernah kontak dengan orang yang positif juga perlu segera mengisolasi diri agar tidak menyebarkan virus.