Halo para pembaca yang budiman,

Semoga Anda selalu sukses dan sejahtera.

Saya, Yessar Rosendar, editor bisnis dan ekonomi The Conversation Indonesia, menyarikan sejumlah berita tentang bisnis dan ekonomi yang penting beberapa hari terakhir ini.

Pemerintah baru saja menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai 20 Juli. Kebijakan ini imbas dari mengganasnya pandemi COVID-19 yang kembali mencapai rekor kasus harian tertinggi yang mencapai 21 ribu kasus beberapa waktu lalu.

PPKM Darurat ini membuat mobilitas masyarakat kembali diperketat dengan perkantoran sektor non-esensial sepenuhnya bekerja dari rumah. Kegiatan makan/minum di mal sampai kaki lima dilarang, dan berbagai kegiatan seni, olahraga, dan sosial kemasyarakatan pun dihentikan.

Pembatasan ini akan memberikan dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi golongan kelas menengah ke bawah yang kebanyakan bekerja di sektor informal. Mereka yang bekerja di sektor ini akan kehilangan pendapatan karena larangan beroperasi atau berkurangnya konsumen.

Kondisi ini semakin membuat golongan miskin terpuruk, terlebih karena adanya ketimpangan digital antara si kaya dan si miskin yang menentukan kemampuan bertahan seseorang selama pandemi.

Bantuan harus cepat diterima masyarakat yang membutuhkan ketika PPKM Darurat diberlakukan, karena pekerja informal yang kehilangan pendapatannya memiliki daya tahan yang sangat lemah. Contohnya saja para pekerja gig seperti ojek online yang akan kembali mengalami penurunan penghasilan.

Sebuah riset tentang dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu terhadap ketahanan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menemukan bahwa kemampuan ekonomi lebih dari separuh responden hanya mampu bertahan seminggu setelah kehilangan penghasilannya.

Untuk itu pemerintah harus melindungi sektor informal dan menengah bawah yang rentan jatuh ke garis kemiskinan. Jika pembatasan yang lebih ketat ini berlangsung lebih lama atau diperpanjang, maka pemerintah pun harus mempersiapkan pencegahan pengganguran massal di sektor formal.

Kebijakan yang ketat ini memang diperlukan untuk kondisi darurat seperti sekarang, namun semoga pemerintah telah bergerak cepat dan mempersiapkan upaya untuk mengurangi dampak buruk terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Salam.