Salam jumpa kembali di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik dari redaksi The Conversation Indonesia (TCID) sepekan terakhir.

Berikut hal-hal penting yang kami catat dari pekan lalu.

Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi menentang omnibus law Undang Undang (UU) Cipta Kerja di berbagai kota dari Selasa hingga Kamis setelah UU tersebut disahkan Senin lalu.

Demonstrasi berakhir dengan bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan dengan kericuhan, termasuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum antara lain di Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta.

Polisi menahan lebih dari 1,000 orang terkait kericuhan tersebut. Namun, berbagai organisasi dan kelompok masyarakat sipil mengecam tindakan represif polisi terhadap pengunjuk rasa, termasuk kekerasan dan penangkapan terhadap jurnalis dan mahasiswa.

UU Cipta Kerja telah mendapat berbagai tentangan dalam berbagai hal, termasuk proses pembahasan dan pengesahannya.

TCID menurunkan beberapa tulisan baru soal isu ini, termasuk analisa terkait perundang-undangan, investasi, dan perlindungan lingkungan, dampak buruk pada administrasi pemerintahan, dan kecenderungan memperkuat oligarki.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menolak segala kecaman dan menyebut kritikan yang ada hanya berdasarkan disinformasi dan hoaks.

Jokowi bahkan mengatakan bahwa ia akan segera menindaklanjuti pelaksanaan UU tersebut dengan penerbitan peraturan pendukung.

UU Cipta Kerja merevisi sekitar 1,200 pasal di 76 UU terkait, antara lain, ketenagakerjaan, aturan pertambangan, ijin usaha, dan perlindungan lingkungan.

Dalam perkembangan lain, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menemui pimpinan Mahkamah Agung (MA) untuk membahas banyaknya terpidana korupsi mendapatkan potongan hukuman ketika mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus mereka.

KPK mengecam praktik pengurangan hukuman bagi para pelaku korupsi di tingkat PK yang menimbulkan kesan buruk terhadap lembaga peradilan dan mengurangi kepercayaan publik.

Komisi itu mencatat sepanjang tahun 2019-2020 saja MA sudah melakukan pengurangan hukuman dalam 20 perkara korupsi yang ditangani komisi itu.

Demikian catatan kami pekan ini. Pekan depan kita jumpa kembali.

Jaga kesehatan, jaga kewarasan.