Hai, kita ketemu lagi di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik dari redaksi The Conversation Indonesia (TCID) sepekan terakhir.

Terima kasih sekali lagi sudah berlangganan newsletter ini. Kami masih membuka survei singkat untuk perbaikan kualitas newsletter dan meminta bantuan Anda untuk mengisi di sini: link.

Berikut hal-hal penting dari pekan lalu.

Setelah membuka kemungkinan revisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan kepala kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuat pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum UU itu.

Pedoman ini dimaksudkan agar anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri-sendiri dalam penerapan UU ITE.

Sebagian kelompok masyarakat sipil meragukan niat Jokowi merevisi UU ITE dan mempertanyakan pembuatan pedoman penafsiran UU itu.

Pedoman penafsiran dianggap tidak tepat dan berpotensi membuka kemungkinan baru melakukan kriminalisasi.

Sebelumnya, permintaan Jokowi agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah membuat banyak pihak mengernyitkan dahi, tak sedikit juga yang nyinyir.

Kelompok masyarakat sipil menyebut permintaan itu ironis mengingat kebebasan politik dan sipil menurun di era Jokowi karena dalam para pengkritik justru diacuhkan bahkan dibungkam.

UU ITE adalah salah satu penghalang terbesar kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal pencemaran nama baik dan pasal ujaran kebencian dalam UU ITE paling banyak digunakan sebagai dasar pelaporan pidana.

Menyusul hujan deras menjelang akhir pekan, beberapa wilayah di Jakarta kembali terendam banjir.

Banjir di ibu kota seakan menjadi masalah yang tidak kunjung menemukan solusi, padahal banjir selalu melanda wilayah ini sejak belasan abad lalu.

Sebuah tulisan yang terbit tahun lalu, ketika banjir besar di awal Januari, mengulas bagaimana Jakarta seharus membangun ketahanan terhadap banjir, alih-alih membiarkan warganya menjadi tahan banjir.

Beberapa pihak telah mendorong agar warga menggugat pemerintah Jakarta karena penanganan dan antisipasi banjir yang buruk.

Kami sempat menurunkan tulisan tentang apa itu gugatan class action, dan bagaimana warga bisa mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah terkait banjir.

Simak pula beberapa tulisan yang terbit minggu lalu, di antaranya soal apakah ASEAN masih relevan di tengah berbagai konflik di Asia Tenggara, dan bagaimana di dunia akademik, perempuan menanggung beban terbesar selama pandemi.

Demikian catatan kami pekan ini. Pekan depan kita jumpa lagi.

Jaga kesehatan, jaga kewarasan.