“Ganti pemerintah, ganti kurikulum.” Meski terdengar sarkas, kalimat ini sebenarnya mengindikasikan rasa frustasi masyarakat atas kebijakan fundamental pendidikan pemerintah yang terlalu sering diotak-atik. Terbaru, pemerintah menyebut bahwa pelajaran AI akan masuk kurikulum sekolah mulai tahun ajaran baru nanti.

Sekilas, program tersebut tampak sebagai upaya yang wajar dalam merangkul zaman. Apa yang salah dari belajar teknologi? Toh, iklan kelas-kelas koding dan AI untuk anak juga sudah kerap berseliweran di media sosial dan memang relevan dengan kebutuhan era saat ini.

Namun, analisis dari para ahli menunjukkan bahwa memasukkan kurikulum AI ke sekolah adalah langkah yang terburu-buru. Pembelajaran AI membutuhkan konteks, persiapan, dan proses yang bertahap. Sementara, data menunjukkan bahwa 8.522 sekolah di Indonesia belum tersambung jaringan listrik alih-alih jaringan internet.

Para tenaga pengajar juga perlu pembekalan kompetensi mengenai AI dan koding terlebih dahulu. Tanpa pemahaman yang komprehensif, penerapan kurikulum AI berisiko terjebak dalam pembelajaran yang cetek atau bahkan menyesatkan.

Gerak cepat memang perlu, tapi fenomena AI tidak bisa didekati secara instan. Sebab, materi AI membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan, berbasis pengalaman, dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Hal itulah yang dilakukan Cina, Singapura, dan Korea Selatan sehingga bisa melahirkan banyak tech talent handal.

Tanpa kehati-hatian semacam ini, pendidikan di sekolah hanya akan menjadi satu dari sekian banyak hal yang kita korbankan demi istilah ‘perubahan zaman’.

Yours in solidarity,