Halo Sobat TCID,

Pada 30 September kemarin, kita kembali memperingati “September Hitam”, bulan kelam berisi daftar tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Ini sekaligus menandai peristiwa G30S/PKI yang hampir menginjak enam dekade. Namun, utang negara kepada rakyat Indonesia tak kunjung lunas.

Joko “Jokowi” Widodo kerap mengobral janji soal penyelesaian kasus HAM selama 10 tahun terakhir, tetapi tak pernah ada titik terang terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM hingga kurang dari sebulan lagi ia akan meninggalkan kursi kepresidenan. Pun, belum ada pemberian hak perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh terhadap keluarga korban.

Jokowi paling santer telah mengakui dan meminta maaf atas 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk Peristiwa 1965-1966, Tragedi Wasior, Papua 2001-2002, Tragedi Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, hingga peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003. Dirinya juga membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) guna memenuhi hak korban dan ahli waris. Namun, tidak ada satu pun kasus yang diselesaikan secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Pemerintah bahkan belum mengakui dan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat lainnya, seperti Tanjung Priok 1984, pembunuhan Munir 2004, hingga peristiwa Paniai 2014. Alih-alih menyelesaikan masalah HAM yang mangkrak, rezim Jokowi justru menambah sebanyak 1.675 dugaan pelanggaran HAM terkait konflik agraria dan sumber daya alam sepanjang 2021-2023, ini belum termasuk sektor lainnya.

Padahal, saat periode kedua menjabat, Jokowi berkomitmen agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi di masa mendatang. Meski begitu, kita tidak perlu kaget dengan anomali ini.

Sebab, keseriusan negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan mencegah keberulangan, bisa dilihat dari keberanian pemerintah dalam menyelidiki dan mengadili semua individu yang terlibat pelanggaran HAM.

Jika seorang Prabowo Subianto saja–yang terlibat pelanggaran HAM lewat Operasi Seroja di Timor Leste 1975-1986 dan penghilangan paksa aktivis reformasi 1998–didukung penuh sebagai presiden oleh pemerintahan saat ini, maka jangan pernah bermimpi akan ada titik terang soal keadilan penyelesaian kasus HAM di Indonesia selama beberapa tahun mendatang.

Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan Sobat TCID bahwa The Conversation Indonesia tengah menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo. Serial ini mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Jokowi–termasuk rekam jejak penegakan HAM selama masa jabatannya–sekaligus untuk menjadi bekal Prabowo-Gibran dalam menjalankan tugasnya. Klik di sini jika kamu adalah akademisi atau peneliti yang tertarik mengawal transisi kepresidenan sebagai penulis #PantauPrabowo, hasil kolaborasi bersama jejaring TCID Author Network.

Salam.

Ubud Writers & Readers Festival kembali hadir dengan edisi ke-21 pada tanggal 23-27 Oktober 2024, mengangkat tema Satyam Vada Dharmam Chara: Speak the Truth, Practice Kindness. Diselenggarakan di tengah keindahan Ubud, perayaan sastra tahunan ini menjanjikan sebuah festival yang benar-benar magis. Jangan lewatkan deretan pembicara yang menampilkan penulis, jurnalis, seniman, akademisi, dan aktivis terkemuka Indonesia dan internasional, mulai dari Amitav Ghosh, Maria Ressa, Soesilo Toer, Dee Lestari, Ben Bland, Lola Amaria, Annisa Beta, Geger Riyanto, Andreas Harsono, dan banyak lagi. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari salah satu festival paling dirayakan di dunia! Tiket dijual di ubudwritersfestival.com/tickets.