Selamat siang pembaca,

Semoga Anda selalu sehat dan lancar aktivitasnya di tengah pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia berencana melakukan vaksinasi massal untuk mencegah penularan virus corona pada awal November. Ini maju sebulan lebih awal dibanding pernyataan pemerintah sebelumnya bahwa vaksinasi akan dimulai Desember. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan mendatangkan lebih dari 6 juta dosis vaksin (atau calon vaksin) COVID-19 dari Cina untuk imunisasi petugas kesehatan dan kelompok berisiko lainnya.

Sepanjang vaksinnya telah direkomendasikan WHO dan dinyatakan aman dan efektif meningkatkan kekebalan dalam jangka panjang, vaksinasi bagus meningkatkan kekebalan masyarakat dari serangan infeksi virus corona. Masalahnya, tiga calon vaksin (Sinovac, CanSino, dan G42/Sinopharm) terkait Indonesia dan yang didatangkan dari Cina itu belum lolos atau selesai uji klinis tahap III. Ini tahap akhir untuk menentukan keamanan dan keampuhan vaksin sebelum diproduksi massal untuk masyarakat. Dari data registrasi uji coba klinik  cukup jelas bahwa vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia paling cepat baru Januari 2021 akan ada laporan tahap awal da risetnya lengkapnya selesai paling cepat September 2021.

Di seluruh dunia, kini ada sekitar 30 calon vaksin yang sedang memasuki tahap uji klinik. Delapan di antaranya telah memasuki uji klinik tahap tiga. Organisasi Kesehatan Dunia baru menyatakan hasil uji klinik ini paling cepat akan diketahui akhir tahun ini atau awal tahun depan. Apakah cukup aman dan ampuh atau tidak untuk melindungi masyarakat. Jika hasil uji itu hasilnya aman dan ampuh, regulator vaksin akan meminta data tersebut dan membuat keputusan untuk menyetujuinya. Setelah itu, vaksin baru diproduksi massal untuk masyarakat. Dengan demikian, vaksin yang aman itu mungkin tersedia pertengahan tahun depan. Sekali lagi itu baru perkiraan.

Adapun vaksin atau calon vaksin yang akan tiba di Indonesia merupakan jenis calon vaksin yang baru memperoleh izin penggunaan darurat  atau Emergency Use Authorization (EUA) dari pemerintah Cina. Calon vaksin digunakan untuk tentara dan petugas kesehatan di sana. Karena itu benar saat epidemiolog menyatakan tiga vaksin yang dibeli pemerintah itu sebenarnya baru “bakal vaksin” yang belum tentu aman dan efektif. Jika benar itu yang terjadi, sekali lagi pemerintah kurang hati-hati dalam mengambil keputusan untuk membelanjakan dana triliunan rupiah untuk sebuah produk yang level keamanan dan keefektifannya belum benar-benar teruji.

Dengan prinsip kehati-hatian dan kemanan, perusahaan vaksin AS Johnson & Johnson menghentikan sementara uji klinik tahap tiga calon vaksin karena terjadi “penyakit yang tidak bisa dijelaskan” pada relawan yang ikut uji klinik. Pesannya cukup jelas, kebijakan politik vaksinasi seharusnya berdasar sains yang sudah terbukti. Bukan hanya mempertimbangkan calon vaksin yang cepat tersedia, tapi yang lebih penting adalah keamanan dan dan keampuhan vaksin untuk meningkatkan daya kebal masyarakat.