Halo, kita berjumpa lagi di nawala Catatan Mingguan; berikut kilasan perkembangan sosial dan politik penting dari sepekan terakhir.

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik menjadi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebelumnya sekitar 700 pegawai KPK meminta komisi tersebut menunda pelantikan karena menganggap proses Tes Wawasan Kebangsaan yang mereka ikuti bermasalah.

KPK menyatakan 75 orang tak lulus tes itu, lalu memutuskan memecat 51 orang di antaranya dan akan membina 24 sisanya.

Kelompok masyarakat sipil menduga tes tersebut sebagai cara untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas. Ketua KPK Firli Bahuri membantah anggapan itu.

Menurut laporan kolaborasi konsorsium Indonesialeaks, Firli diduga sejak awal sudah mengatur berbagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK, termasuk lewat tes wawasan kebangsaan.

Indonesialeaks terdiri dari berbagai media yaitu Jaring.id, Tirto.id, Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, The Gecko Project, KBR, Suara.com, dan Independen.id.

Dalam perkembangan lain, sebagian besar fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana pengadaan alat utama sistem senjata bernilai sangat besar oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dari sembilan fraksi yang memiliki kursi di DPR, hanya dua fraksi yang menolak, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelumnya berbagai media melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan berencana melakukan pembelanjaan terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar 124 miliar dolar atau setara Rp 1,77 quadriliun. Biaya ini diberitakan akan menggunakan skema pinjaman luar negeri.

Terkait pandemi COVID-19, pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah ibadah haji tahun ini.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pertimbangan pertama pembatalan itu adalah ancaman kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Pertimbangan lainnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Simak pula artikel-artikel terbaru lain termasuk tentang faktor-faktor ekonomi, sosial, dan tata kelola sistem hambat warga untuk dapatkan dokumen kependudukan; tantangan mengungkap dan menangani kasus kejahatan seksual selama pandemi; dan mengapa Indonesia membutuhkan lebih banyak pusat studi ekonomi Cina.

Oh iya, TCID juga sedang melakukan survei pembaca mengenali lebih baik kebiasaan pembaca dalam mengakses informasi dari The Conversation Indonesia. Kami mohon waktu sebentar untuk mengisi survei di link ini: http://bit.ly/theconversation_surveipembaca

Terima kasih telah berlangganan newsletter Politik+Masyarakat ini! Jangan lupa untuk berlangganan newsletter The Conversation Indonesia yang lain yaitu Kesehatan (langganan lewat link ini), Lingkungan (di link ini), Ekonomi+Bisnis (link ini), dan Pendidikan+Anak Muda (klik link ini)

Demikian catatan pekan ini.
Tetap jaga kesehatan dan kewarasan.

Andre Arditya

Editor Politik + Masyarakat

Politik + Masyarakat