Pegawai anti-korupsi menolak pelantikan dan rencana belanja alat pertahanan

Salam! Kita berjumpa lagi di nawala Catatan Mingguan; berikut kilasan perkembangan sosial dan politik penting dari sepekan terakhir.

Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komisi tersebut menunda pelantikan mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni. Mereka menganggap proses Tes Wawasan Kebangsaan yang mereka ikuti bermasalah.

Tes itu adalah bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai Undang-Undang (UU) KPK yang baru.

Sebanyak 693 pegawai (dari total 1.271 pegawai KPK) dilaporkan meminta penundaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menyatakan 75 orang tak lulus tes wawasan kebangsaan.Setelah rapat dengan sejumlah lembaga/kementerian, pimpinan KPK memutuskan memecat 51 orang pegawai, dan akan membina 24 sisanya.

Sebagian besar pegawai yang tidak lolos adalah penyelidik dan penyidik kasus besar, seperti korupsi Bantuan Sosial COVID-19, suap ekspor benur dan korupsi proyek e-KTP.

Simak kembali tulisan TCID menurunkan tulisan tentang bagaimana status ASN akan semakin melemahkan KPK dan berbagai macam upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah untuk melemahkan KPK.

Dalam perkembangan lain, berbagai media melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan berencana melakukan pembelanjaan terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar 124 miliar dolar atau setara Rp 1,77 quadriliun. Biaya ini diberitakan akan menggunakan skema pinjaman luar negeri.

Kementerian Pertahanan telah mengkonfirmasi tengah menyusun Peraturan Presiden soal pengadaan (alutsista) dan mekanisme pinjaman luar negeri, namun menolak mengatakan jumlah anggaran yang disusun.

Saat Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada 2019, TCID menurunkan tulisan tentang beberapa masalah utama pertahanan, termasuk soal perbaikan pengelolaan anggaran pertahanan.

Simak pula artikel-artikel terbaru lain termasuk tentang keroposnya perlindungan data kependudukan yang dapat berdampak pada timpangnya layanan publik, bagaimana negara perlu mengakui dan melindungi identitas transgender, dan masalah kesenjangan vaksin COVID-19 antara negara kaya dan miskin terkait hak paten atas vaksin.

Terima kasih telah berlangganan newsletter Politik+Masyarakat ini! Jangan lupa untuk berlangganan newsletter The Conversation Indonesia yang lain yaitu Kesehatan (langganan lewat link ini), Lingkungan (di link ini), Ekonomi+Bisnis (link ini), dan Pendidikan+Anak Muda (klik link ini)

Demikian catatan pekan ini. Jaga kesehatan, jaga kewarasan.

Andre Arditya

Editor Politik + Masyarakat

Politik + Masyarakat

Keroposnya perlindungan data kependudukan dan ketimpangan layanan publik

Clara Siagian, Universitas Indonesia; Cendy Adam, PUSKAPA; Feri Sahputra, PUSKAPA; Santi Kusumaningrum, PUSKAPA

Ketidakpercayaan warga pada perlindungan data oleh pemerintah pada gilirannya menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan publik.
Negara perlu akui ekspresi gender waria dan trans laki-laki dalam administrasi KTP untuk melindungi transgender dari diskriminasi

Endah Triastuti, Universitas Indonesia; Dina Listiorini, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pemilikan e-KTP akan membantu transgender mengakses berbagai layanan penting, namun bukan berarti diskriminasi berhenti.
Bagaimana hak paten berpengaruh pada kesenjangan distribusi vaksin COVID-19

Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, Universitas Brawijaya

Polemik hak paten telah turut menghambat distribusi vaksin COVID-19. Krisis ekonomi akibat pandemi turut pula menghambat prosesnya.
Pelajaran untuk pemerintah Indonesia dari “patroli abadi” kapal selam KRI Nanggala-402

Tangguh Chairil, Binus University

Kebijakan pertahanan Indonesia perlu merencanakan skenario terburuk terkait kecelakaan penggunaan alutsista dan kepemilikan secara menyeluruh dalam membeli alat.
Hal-hal yang penting kita ketahui tentang politik Israel dan masalah Palestina

John Strawson, University of East London

Para perdana menteri Israel, termasuk Benjamin Netanyahu saat ini, tidak pernah menanggapi gagasan kemerdekaan Palestina.
Bagaimana kelompok privilese menyamankan diri di tengah ketimpangan?

Senza Arsendy, Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)

Kelompok berprivilese melakukan beberapa cara untuk menutupi keistimewaan yang mereka miliki
Pendekatan humanis gereja Katolik pada tahanan politik terduga komunis pasca 1965

Gloria Truly Estrelita, École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Penelitian doktoral saya menunjukkan bagaimana gereja Katolik memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi isu 1965 ini dengan menggunakan pendekatan yang humanis.
Riset ungkap pemangku kepentingan dan publik mendukung pencegahan kekerasan seksual

Tatat, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Intan Kusumaning Tiyas, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Megawati, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Pemangku kepentingan dan masyarakat mendukung UU yang mengatur pencegahan kekerasan seksual. Namun sebagian besar masyarakat tidak tahu adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dibahas.