Halo! Kita ketemu lagi di nawala Catatan Mingguan; berikut kilasan perkembangan sosial dan politik penting dari sepekan terakhir.

Delegasi Indonesia menolak resolusi Responsibility to Protect (R2P) dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Resolusi itu mengupayakan supaya R2P dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan menjadi bagian dari agenda tahunan.

Ada 115 negara yang mendukung resolusi tersebut dan 28 negara abstain. Lima belas negara menolak, termasuk di antaranya Indonesia, Cina, Rusia, Korea Utara, Mesir, Kuba, Zimbabwe dan Suriah.

Tak lama, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan klarifikasi soal penolakan resolusi tersebut dan menyatakan bahwa penolakan Indonesia adalah soal prosedur dan bukan soal isi resolusi.

Menurut Kemlu, agenda rancangan resolusi itu membahas pembentukan mata agenda baru tahunan Sidang Majelis Umum PBB tentang R2P dan permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk menyampaikan laporan tahunan tentang R2P di sidang umum.

Indonesia, menurut kementerian itu, menolak pembentukan mata agenda baru karena selama ini pembahasan R2P di Majelis Umum PBB sudah berjalan dan penyusunan laporan Sekjen selalu dapat dilaksanakan.

Dalam perkembangan lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengonfirmasi adanya kebocoran data-data pribadi dari sistem Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebelumnya, data sekitar 270 juta warga Indonesia - termasuk mereka yang sudah meninggal dunia - diduga diretas dan dijual di forum daring.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) kepolisian telah memanggil Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam penyelidikan terhadap kebocoran itu.

Mei tahun lalu, data kependudukan sekitar 2,3 juta warga Indonesia yang memuat nomor induk kependudukan serta nama dan alamat lengkap, diduga bocor dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Pada 2019, situs jual beli online Bukalapak mengaku telah mendapat serangan dari peretas yang menyebabkan data pribadi 13 juta akun penggunanya bocor.

Terkait isu ini, TCID pernah menerbitkan beberapa tulisan tentang tidak ada payung hukum dan aturan tegas soal jaminan perlindungan privasi di Indonesia.

Simak pula artikel-artikel terbaru lain termasuk tentang pelajaran bagi pemerintah dari tragedi kapal selam KRI Nanggal-402, situasi politik internal Israel terkait masalah Palestina, dan keengganan kelompok privilese mengakui keistimewaan yang mereka miliki.

Terima kasih telah berlangganan newsletter Politik+Masyarakat ini! Ikuti juga newsletter The Conversation Indonesia yang lain yaitu Kesehatan (langganan lewat link ini), Lingkungan (di link ini), Ekonomi+Bisnis (link ini), dan Pendidikan+Anak Muda (klik link ini)

Demikian catatan pekan ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan.