Dear sobat TCID,

Teriknya matahari musim kemarau akhir-akhir ini diperparah dengan memanasnya manuver-manuver dari para aktor politik. Puncaknya adalah sikap DPR yang mengangkangi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (PIlkada). Ulah mereka memicu peringatan darurat berlatar garuda biru dan tagar #demokrasidihabisi di media sosial.

Aktivisme digital ini melibatkan tidak hanya mahasiswa dan masyarakat sipil tapi juga pesohor media sosial (influencer). Influencer memang telah menjadi kekuatan penting dalam lanskap politik modern. Dengan basis pengikut loyal, mereka memiliki kemampuan untuk mencapai audiens dengan jangkauan yang luas sehingga memengaruhi opini publik. Influencer juga kerap dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum, sehingga memberikan kesan mewakili kelompok “orang biasa.”

Sayangnya, influencer juga bisa dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik atau mengubah persepsi publik dalam situasi konflik. Sebab, banyak dari mereka yang berafiliasi dengan perusahaan atau organisasi politik tertentu sehingga rentan bias dan kepentingan. Tak heran, di tengah ramainya narasi untuk melakukan pembangkangan sipil, masih banyak influencer yang justru memilih bungkam atau tidak berpihak pada publik.

Kita memang tak boleh menelan mentah-mentah omongan influencer. Namun, mereka dapat berperan mendukung demokrasi yang sehat atau bahkan mempromosikan hak asasi manusia dan memberi dampak sosial yang membangun. Idealnya, terlepas dari kepentingan ekonomi yang ada, influencer benar-benar menunjukkan keberpihakannya pada publik alih-alih membingungkan—atau dalam banyak kasus menyesatkan—publik.

Salam,