The Conversation

Halo sobat TCID,

Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun ini akan cukup berbeda. Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan seluruh jajaran pemerintah pusat untuk pertama kalinya akan memeringati HUT Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang pembangunannya baru mencapai 15%. Upacara militer akan diadakan di Istana Presiden yang, menurut warganet, desainnya lebih menyerupai kelelawar.

Agenda upacara 17 Agustus di IKN menuai pro kontra dari masyarakat atas berbagai sebab, mulai dari konstruksi bangunan yang belum siap, kerusakan lingkungan akibat pembangunan, hingga pembengkakan anggaran untuk tujuan yang dianggap kurang genting, seperti untuk menyewa mobil mewah sebagai transportasi para pejabat dan tamu negara.

Saat publik di sosial media beropini bahwa biaya sewa satu mobil yang sebesar Rp25 juta per hari akan lebih baik untuk memperbaiki sekolah yang rusak di pelosok, Jokowi mengklaim anggaran yang dikeluarkan tersebut masih dalam batas wajar untuk acara kenegaraan.

Sejak awal tercetus, rencana pemindahan ibu kota negara memang telah mencuatkan penolakan publik. Namun, pemerintah tampaknya maju terus, bahkan mengebut pembangunan jelang pensiun Jokowi. Lalu mengapa pemerintah harus memaksakan perayaan kemerdekaan di IKN?

Berikut ulasan sejumlah artikel The Conversation Indonesia yang mengupas serba-serbi kemerdekaan Indonesia dan pro kontra IKN.

Salam hangat,

Nurul Fitri Ramadhani

Politics + Society Editor

Hari Peringatan Nasional Belanda, 4 Mei 2014. Nationaal Comité 4 en 5 mei, Jasper Juinen

Mengapa Belanda tidak mengakui 1945 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia

Annemarie Toebosch, University of Michigan

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah berada dalam penjajahan pemerintah Belanda selama 350 tahun. Namun, Belanda tidak langsung mengakuinya, melainkan mengobarkan perang untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Tahun 1949, Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian kemerdekaan setelah dimediasi komunitas internasional. Tahun 1949 itulah yang diakui Belanda sebagai tahun kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena jika mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945, artinya Belanda telah menyerang negara berdaulat dan tindakan tersebut termasuk kategori kejahatan perang. Belanda tidak ingin dianggap sebagai penjahat perang.

Apakah tepat memindahkan ibu kota negara dari sekarang?

Anggi M. Lubis, The Conversation

Pemerintah kini tengah mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemindahannya pun mulai dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045. Namun, sejumlah pakar menganalisis bahwa proyek IKN yang menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran negara tersebut hanya akan berkontribusi sebesar 0,05% pada pertumbuhan ekonomi nasional, belum lagi berbagai dampak lingkungan yang cukup signifikan yang akan diderita utamanya oleh masyarakat lokal. Inilah mengapa tak sedikit yang masih menyuarakan penolakan pemindahan ibu kota ke IKN.

Ilustrasi kota pintar. ShutterOK/shutterstock

“Smart city” IKN: Apa itu kota pintar? Bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni IKN?

Imam Salehudin, Universitas Indonesia; Basuki Muhammad Mukhlish, Universitas Indonesia; Helman Arif, Universitas Indonesia

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mencanangkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mengadopsi konsep “kota pintar” (smart city), yakni yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi modern. Ini diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Namun, implementasinya nanti kemungkinan besar akan menghadapi tantangan berat, termasuk kendala investasi, keamanan dan privasi data, serta infrastruktur dan literasi digital.

In English

Politik + Masyarakat

Ekonomi

Lingkungan

Pendidikan + Budaya