|
Kita kembali berjumpa di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik dari redaksi The Conversation Indonesia (TCID) sepekan terakhir.
Berikut hal-hal penting yang kami catat dari pekan ke-34.
Meski kritik terus mengalir dan kontroversi terus bergulir, pemerintah menyatakan tetap ingin pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR dipercepat agar segera disahkan.
Pemerintah menyebut regulasi ini dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang melemah akibat wabah.
Kini, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas draf RUU sapu jagat itu.
DPR telah mendekati sejumlah kelompok buruh untuk memuluskan pembahasan RUU itu, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Pekerja Seluruh Indonesia (FPSI).
Pimpinan DPR dan perwakilan buruh sudah dua kali menggelar pertemuan selama bulan Agustus. Setelah pertemuan itu, Panitia Kerja RUU Cipta Kerja DPR akan membentuk tim perumus dengan melibatkan perwakilan buruh untuk membahas pasal-pasal kluster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelumnya menunda pembahasan draf klaster ketenagakerjaan.
Awal bulan ini, jagat media sosial sempat ramai dengan kontroversi kampanye influencer yang menjadi penyokong RUU Cipta Kerja lewat tagar #IndonesiaButuhKerja.
Drone Emprit, platform untuk memonitor dan menganalisis media sosial, mencatat bahwa kampanye tersebut mendapat respon sangat negatif dari pengguna media sosial dan justru menjadi bumerang.
Beberapa kelompok masyarakat sipil mengecam penggunaan influencer mempengaruhi opini publik terkait kebijakan publik yang kontroversial.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan penggunaan influencer menunjukkan tidak sehatnya proses demokrasi karena dapat menutup ruang percakapan publik terkait kebijakan tersebut.
Demikian catatan edisi ini. Kita jumpa lagi pekan depan.
Tetap jaga kesehatan dan kewarasan.
|
