Politik dinasti beda tipis sama iklan Kijang: anak masuk, menantu masuk, keponakan gabung

Jumpa kembali di Catatan Mingguan, sebuah catatan perkembangan sosial dan politik dari redaksi The Conversation Indonesia (TCID) sepekan terakhir.

Berikut hal-hal penting yang kami catat.

Sebuah survei oleh Litbang Kompas menemukan bahwa mayoritas anggota masyarakat menolak praktik politik dinasti. Dari 553 responden berusia minimal 17 tahun di 34 provinsi, 60,8 persen menyatakan ketidaksetujuan.

Beberapa minggu terakhir, masalah politik dinasti mengemuka menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember.

Putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon Wali Kota Surakarta di Jawa Tengah. Menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, maju sebagai calon Wali Kota Medan, Sumatra Utara.

Di Tangerang Selatan, Banten, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, maju sebagai calon Wakil Wali Kota dan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, maju sebagai calon Wali Kota.

Gibran mendapat dukungan sangat kuat. PDI-P, Gerindra, PAN, dan Golkar - partai-partai yang menguasai 39 darii total 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta - mendukung Gibran, sehinga terbuka kemungkinan ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan tersebut.

Minggu ini, kami menurunkan tulisan soal mekanisme pemilihan dengan calon tunggal di Indonesia.

Dalam perkembangan lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki dugaan tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan.

Sebelumnya pemerintah kabupaten Kuningan dan kelompok masyarakat menyegel pemakaman sesepuh penghayat Sunda Wiwitan dan pembangunan tugu makam karena dianggap tidak berizin. Sekelompok masyarakat juga menuding bahwa penghayat Sunda Wiwitan menjadikan makam tersebut sebagai tempat pemujaan.

Komnas HAM telah meminta pemerintah dan kepolisiian setempat untuk menghentikan rencana pembongkaran tugu makam karena membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat Sunda Wiwitan yang dijamin undang-undang.

Demikian yang kami catat.

Tetap jaga kewarasan dan kesehatan. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Andre Arditya

Editor Politik + Masyarakat

Politik + Masyarakat

Tiga pelajaran dari Aksi Kamisan dalam membangun gerakan sosial

Muhammad Fajar, Northwestern University

Konsistensi, kampus, dan keberagaman komunitas dapat menjadi modal awal merintis gerakan sosial.
Buruh sawit perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja dalam kondisi sulit, tapi berbeda nasib

Andini Desita Ekaputri, University of Hawaii; Lengga Pradipta, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Perlindungan pemerintah terhadap buruh sawit perempuan masih minim hingga detik ini.
Gibran lawan kotak kosong di Solo? Begini mekanisme calon tunggal dalam Pilkada

Arizka Warganegara, Universitas Lampung

Undang-undang telah mengatur soal calon tunggal dalam Pilkada, termasuk jika kotak kosong menang.
2 alasan tidak efektifnya sikap agresif Indonesia terhadap Cina di Laut Cina Selatan

Muhammad Zulfikar Rakhmat, Universitas Islam Indonesia (UII)

Sikap agresif Indonesia pada Cina terancam gagal karena besarnya ketergantungan Indonesia terhadap Cina di sektor ekonomi dan pertahanan
Apa yang membuat orang menjadi preman?

Bhakti Eko Nugroho, Universitas Indonesia

Bentrok yang melibatkan kelompok John Kei bukanlah kasus yang pertama kali. Peristiwa itu adalah fenomena gunung es dari permasalahan preman yang bersifat laten.
Penempatan perwira militer, polisi aktif di BUMN menjadi tanda Reformasi semakin mundur

Ikhsan Yosarie, Setara Institute

Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam perusahaan BUMN melanggar undang-undang dan tidak sesuai semangat reformasi.
Pembahasan RUU PKS: menilik proses dan permasalahan legislasi

Josua Satria Collins, Indonesia Judicial Research Society

Jumlah rancangan undang-undang yang dibahas menjadi undang-undang setiap tahunnya selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbaikan perlu dilakukan.
Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah bagi keadilan sosial

Resya Kania, University of Birmingham

Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah moral dan ekonomi. Masalah ini akan bersama kita sampai Kementerian BUMN bisa melihat ini sebagai masalah bagi keadilan sosial.