The Conversation

Prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia warisan Hatta masih menjadi andalan pemerintah dalam menyikapi peristiwa dunia dan kondisi politik global, termasuk dalam merespons konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran.

Sejak Amerika Serikat (AS) ikut terlibat dalam konflik tersebut, kekhawatiran akan potensi terjadinya Perang Dunia (PD) III pun mulai muncul. Prabowo yang sempat memprediksi potensi perang dunia ini, menegaskan kembali posisi Indonesia yang telah lama memegang teguh sikap nonblok dan mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata.

Meski gencatan senjata telah disepakati oleh Israel dan Iran, suhu politik global masih panas. Kekhawatiran akan terjadinya PD III masih bertebaran di linimasa. Bahkan, bermunculan artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara teraman jika Perang Dunia III terjadi – terutama karena menganut politik bebas aktif.

Terlepas dari adanya perang atau tidak, Indonesia tidak benar-benar bebas dampak. Selain ancaman pasokan minyak, ada juga ancaman ongkos logistik naik hingga daya beli masyarakat turun.

Dalam Nawala edisi kali ini, kami memaparkan analisis para pakar terkait relevansi politik bebas aktif di masa sekarang, terutama bagaimana itu bisa mempengaruhi citra Indonesia di mata global. Ini termasuk meninjau ulang perspektif gender dalam sikap politik tersebut. Prabowo memang digadang-gadang lebih asertif, tapi benarkah itu yang diperlukan dunia – dan Indonesia – saat ini?

Selamat membaca,

Hayu Rahmitasari

Education & Culture Editor

Presiden Joko Widodo. Hafidz Mubarak/Antara Foto

Terjebak netralitas di tengah politik global, masih relevankah politik luar negeri bebas aktif Indonesia?

Radityo Dharmaputra, Universitas Airlangga

Hingga saat ini, prinsip politik luar negeri (polugri) bebas aktif Indonesia tetap menjadi andalan pemerintah dalam menyikapi peristiwa dunia dan kondisi politik global. Masihkah ini relevan?

Konferensi internasional pendidikan perempuan Afghanistan di Bali. Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto

Sudah saatnya Indonesia memaknai ulang prinsip bebas aktif dengan perspektif gender

Wendy A. Prajuli, Binus University

Untuk mempertahankan relevansi prinsip bebas dan aktif, Indonesia perlu memaknai ulang prinsip tersebut dengan menggunakan perspektif gender. Sebab, terdapat reorientasi hubungan internasional untuk makin peduli pada persoalan-persoalan gender.

Presiden Prabowo Subianto sebelum memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta. Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Akankah Prabowo membawa kebijakan luar negeri Indonesia jadi lebih asertif?

Aniello Iannone, Universitas Diponegoro

Indonesia kini dalam posisi yang kompleks, memaksa pemimpinnya untuk mencari keseimbangan antara menjaga kedaulatan nasional sembari memperluas hubungan ekonomi.

Pendidikan + Budaya

Politik + Masyarakat

Ekonomi

Kesehatan

Lingkungan

Isu Anak Muda

In English